//
you're reading...
Film

Sejarah Film Indonesia part VII


Masa Bangkit dan Layu

(1980-1999)

                Menteri Penerangan Ali Murtoyo yang baru bertugas sejak tahun 1978, ingin melangkah lebih sistematis. Tahun 1979, Ia mengangkat Dewan Film Nsional yang aktif yang beranggotakan orang Dep. Penerangan, orang film, budayawan dan para wakil Pemerintah. Dimaksudkan agar semua pihak harus ikut memikirkan pengembangan perfilman nasional sebagai sarana pembinaan bangsa. Dewan ini harus aktif memberikan masukan kepada Menteri dan juga bisa menyelenggarakan kegiatan.

                Tugas pertama Dewan film adalah membuat sebuah “Master Plan” bagi pengembangan perfilman nasional untuk 5 tahun ke depan. Tahun 1980, lahirlah pola dasar tersebut yang diberi nama P4-N (Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Perfilman Nasional). Dengan lahirnya P4-N, maka untuk pertama kalinya sejarah dunia perfilman Indonesia mempunyai konsep kerja.

A. Landasan Idiil

                Fungsi dan tugas film Indonesia yang diperdebatkan dengan sengit dengan pihak komunis di masa lalu, dalam P4-N dirumuskan menjadi 9 butir landasaan Idiil. Intisarinya adalah bahwa film Indonesia adalah sarana untuk membina bangsa serta mendukung peran kultural-edukatif, yang artinya film Indonesia tidak boleh semata-mata hanya dibuat sebagai barang dagangan apalagi sampai meracuni Bangsa.

                Untuk bisa mendukung peran itu, maka pertama-tama film Indonesia harus berakar pada budaya Indonesia. Hal ini yang memungkinkan film kita bisa mencerminkan kepribadian bangsa. Istilah “Kultural-Edukatif” telah menjadi bahan pembicaraan yang luas, tampaknya pokok-pokok pikiran yang terkandung didalamnya cukup mempengaruhi perkembangan mutu film tahun 1980 ke atas. Hal ini didukung suasana kondusif setelah lahirnya Dewan Film di bawah pimpinan Asrul Sani yang meletakkan perhatian sangat besar pada perkembangan mutu.

B. Perkembangan Mutu

                Peningkatan mutu dari film Indonesia secara teknis relatif sudah sangat memadai dibandingkan keadaan teknologi kita yang masih “Primitif”. Kemampuan bermain para aktor juga meningkat, kemajuan ini antara lain disebabkan juga karena tenaga kreatif, karyawan maupun pemain tidak terikat di suatu studio sebagaimana pada masa sebelum tahun 1960. Penyelenggaraan FFI semakin marak, hasilnya pun sudah diterima sebagai ukuran.

                Dengan mutu yang memadai ini semakin banyak film Indonesia yang di undang untuk ikut ke festival mancanegara. Di Asia Film Indonesia cukup disegani, kritikus asing banyak yang menulis tentang film Indonesia apalagi Dewan Film mendorong pengembangan sayap film Indonesia ke luar dan mengundang banyak pengamat film ke Indonesia.

C. Mulai Menurun

                Suasana yang kondusif segera berubah ketika Menteri Penerangan mulai berganti dan Dewan Film hanya difungsikan sebagai tangki pemikir saja. Pola pembinaan hanya berlandaskan kekuasaan, program-program pengembangan wawasan dan hubungan internasional sangat menurun  dan yang banyak mendapat perhatian adalah peraturan-peraturan.

                Produksi film masih tetap cukup tinggi tetapi gerakan ke arah perkembangan mulai terasa buntu, suasana mulai keruh ketika orang film meributkan soal adanya monopoli di bidang pengimportan film. Meskipun filmnya dimasukkan ke Indonesia oleh beberapa importir, menurut rumor, semua pengimportan film dikuasai oleh 1 tangan begitu juga pemasarannya. Dengan begitu, pemasaran film import menjadi sangat tinggi dan film Indonesia menjadi terjepit.

                Kekuatan pemasaran film import menjadi lebih meningkat dengan munculnya jenis bioskop-bioskop “Cineplex” yang serba canggih. Semua bioskop “bertiket mahal” itu didominasi grup “21” yakni pihak yang menguasai film import. Pemasaran film Indonesia menjadi lebih terjepit untuk bisa masuk ke bioskop kelas 1 karena dipersulit dan yang bisa masuk juga merasa “dikerjain”  agar cepat tercabut dari pemutaran. Tapi bioskop Cineplex ini memang menuntut film dengan teknologi prima ketika film Indonesia diputar disitu akan sangat nampak betul kekurangannya secara teknis.

                Kekuatan film import semakin bertambah dengan adanya Pemerintah yang mengijinkan film import memasukkan 10 copies untuk tiap judul. Di belakang film import dan grup 21 berdiri seorang keluarga Cendana yaitu Sudwikatmono. Orang film menuduh bahwa Sudwikatmono ingin membunuh film dalam negeri. Ramainya pemberitaan oleh pers yang berisi tentang “Film Indonesia tidak laku” tentu saja bisa mempengaruhi opini masyarakat yang akan berdampak bagi mereka untuk tidak mau menonton.

                Hiruk pikuk mencapai puncaknya ketika terjadi pertikaian mengenai pemutaran film “Langitku Rumahku” (1989) karya Slamet Rahardjo. Film ini hanya diputar sehari dan langsung dicabut oleh pihak 21. Produser memperkarakan Sudwikatmono ke pengadilan tapi tentu saja tidak menang. Film Slamet mendapat penghargaan di Festival Film Dunia 3 di Prancis namun pemasarannya berhenti di Indonesia.

D. Runtuhnya Film Dalam Negeri

                Gambaran tentang macetnya pemasaran dalam negeri ditambah lagi munculnya stasiun-stasiun TV swasta yang dirasa akan menyaingi bioskop, hal ini membuat produser takut. Jumlah produksi pada tahun 1991 mendadak anjlok dan kejatuhan ini tidak bisa bangkit lagi. Untuk bisa lolos pada pasar yang sempit, pembuat film mulai membuat film sex yang semakin lama semakin jorok. Itulah kenapa pada era 1990-an pembuat film masih saja membuat film untuk layar lebar.

E. UU Perfilman

                UU Perfilman yang sudah lama ditunggu-tunggu akhirnya lahir juga pada tahun 1992. Orang film tidak begitu antusias untuk menyambut UU tersebut karena industri film sudah terpuruk. Pemerintah nampak tidak begitu sungguh-sungguh untuk tertarik memperbaiki keadaan dan nyatanya UU tersebut sama sekali tidak menolong. Malah yang nyata adalah telah melumpuhkan organisasi perfilman karena menurut UU ini, untuk membuat film tidak lagi diperlukan rekomendasi dari organisasi perfilman dengan begitu maka hilanglah kekuatan organisasi dalam menguasai anggotanya bahkan melindungi anggota dari masuknya orang luar.

                Pergantian kekuasaan Orba oleh tiupan badai reformasi menggairahkan orang film untuk mereformasi UU perfilman. Pemerintah mempersilahkan orang film untuk mengajukan konsep perubahan yang diinginkan tapi perbaikan UU ini tentu akan memerlukan waktu dan prosedurnya tidak mudah.

F. kesimpulan

                Sebagaimana di masa lalu bahwa pada tiap keadaan perfilman Indonesia menjadi runyam, banyak bermunculan diskusi, perdebatan dll. Pada masa sekarang ini juga begitu dan hasilnya juga sama dan terus berkelanjutan.

About Musa Angelo

Think like a scientist and Act like a maestro to created a Masterpiece.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 8 other followers

Myself

Blog Stats

  • 137,379 hits

Follow Me

Tweets

Error: Please make sure the Twitter account is public.

%d bloggers like this: