//
you're reading...
Film

Sejarah Film Indonesia part VI


Masa Pancaroba

(1967-1980)

                Pada tahun 1967, Kementerian Penerangan mulai bersungguh-sungguh akan melaksanakan tugas Penpres 1/64. Yang menjadi Direktur Film pertama adalah Syuman Djaya yang telah pulang dari sekolah Film di Moskow dan Umar Kayam menjabat sebagai Direktur Jendral RTF (Radio, Televisi dan Film). Waktu itu dunia film dalam keadaan “koma”, semua studio sudah betul-betul dalam keadaan mati. Hanya beberapa kelompok saja yang memproduksi film dengan terengah-engah, sebagian besar modalnya dari instansi dan pasarnya pun sangat tidak layak karena jumlah bioskop yang semula sekitar 750 di seluruh nusantara hanya tersisa 350 yang tetap, semua itu dampak pada aksi PAPFIAS.

A. Langkah – Langkah Menghidupkan

                Langkah pertama yang diambil oleh Kementerian Penerangan untuk menghidupkan kembali industri pembuatan film yang sedang koma adalah menyelenggarakan “Pekan Apresiasi” pada tahun 1967. Pekan ini berisi kegiatan pemutaran film lama di bioskop seluruh  Jakarta, Festival Film Kompetitif dan seminar untuk menyiapkan bahan UU Perfilman. Acaranya sangat sepi oleh pengunjung, seminar tidak menghasilkan bahan-bahan yang diperlukan karena pembicaraannya masih simpang siur. Hasil dari pertemuan yang bisa digunakan adalah agar film import harus menolong pengembangan film dalam negeri.

                Wim Umboh mencoba alternatif lain dengan membuat film yang berwarna yaitu film ”Sembilan” (1967). Selama ini orang tidak berani membuat film berwarna karena biaya produksinya di atas maksimal pendapatan film Indonesia. Film “Sembilan” yang beredar sejak 1968 ternyata bisa menghasilkan pemasukan yang melampaui biaya produksi. Teknik pembuatan film berwarna ini cukup banyak menarik perhatian penonton hanya saja keuntungan belum memadai dan biaya produksi amat tinggi.

                Dana dari importir yang masih ada digunakan oleh pemerintah untuk membuat film percontohan, yaitu film bermutu untuk menjadi acuan para pembuat film. Program ini menghasilkan film “Apa Jang Kau Tjari, Palupi?” (1969) karya Asrul Sani, film “Djampang Mentjari Naga Hitam” (1968) karya Lilik Sudjio, film “Mat Dower” (1969) karya Nyak Abbas Acup, film “Nyi Ronggeng” (1969) karya Alam Surawidjaja dan film “Kutukan Dewata”. Program ini diberhentikan karena penggunaan biaya produksi yang terlalu besar dan filmnya tidak menggugah pembuat film untuk meniru karena tidak laku kecuali film “Djampang Mentjari Naga Hitam” (1968) karya Lilik Sudjio. Hasil yang lumayan dari proyek ini adalah bahwa film Asrul Sani memenangkan hadiah film terbaik pada FFA di jakarta tahun 1970.

                Langkah berikut adalah orang film mendesak Pemerintah agar sensor terhadap film Indonesia dilonggarkan sebagaimana halnya terhadap film Import karena amat sulit film Indonesia yang serba sopan menghadapi film import yang serba bebas. Lagipula sekarang sudah Orde Baru  harus ada kebebasan berkarya, seniman film juga sudah dewasa dan penonton juga sudah biasa melihat film “begitu”. Akhirnya Pemerintah mengalah lalu lahirlah film “Bernafas Dalam Lumpur” (1970), film ini berwarna dan memperlihatkan beberapa adegan pemerkosaan. Pemasaran filmnya pun meledak. Film “Djampang Mentjari Naga Hitam” juga memasukkan unsur-unsur sex, pemasarannya pun laku keras. Kedua film yang memakai teknik berwarna dan memasukkan bumbu sex tersebut telah membelalakan mata para pemilik modal.

B. Era Baru

                Berita mengenai jumlah penghasilan kedua film tersebut menjadi ceritapaling hangat di dunia film. Modal mengalir deras untuk membuat film berwarna dengan bumbu sex. Film-film ini masuk ke bioskop kelas satu  dan penontonnya pun sangat banyak.

                Era ini sama sekali terlepas dari periode-periode sebelumnyayang selalu dibayangi idealisme meski belum mampu mencapainya. Dwi tunggal perfilman Usmar dan Djamaludin Malik sudah tidak ada karena Djamaludin Malik meninggal pada bulan Juni 1970 dan Usmar Ismail meninggal 6 bulan setelah Djamaludin Malik meninggal. Arus utama masa ini adalah membuat film yang lebih porno dan penuh aksi yang berisi intrik dan kekejaman. Syarat untuk bisa main film adalah berani bermain “beradegan ranjang” dan syur. Pada tahun 1969 jumlah produksi film hanya 9, tahun 1970 meningkat drastis menjadi 20 dan tahun 1971 terus melonjak sampai 52 film.

                Film pertama Teguh Karya, seorang sutradara theater yaitu film “Wadjah Seorang Lelaki” (1971) mendapat banyak pujian dari pers tetapi jejaknya tidak ada yang meniru, akhirnya filmnya tidak laku dipasaran. Film karya Wim Umboh “Pengantin remadja” (1971), sebuah fim percintaan halus, filmnya laku keras tetapi tidak ditiru oleh para pembuat film lainnya karena membuat film ini membutuhkan kesungguhan dan keterampilan tinggi.

                Hujatan terhadap film Indonesia datang dari segala penjuru, diskusi film dikampus atau dimanapun selalu berciri makian kepada para pembuat film Indonesia. Pada tahun 1972 Badan Sensor Film kembali mulai mengetatkan lagi penyensoran mereka, alhasil para pembuat film menjadi kebingungan karena tanpa bumbu sex dan kekejaman yang keras penonton akan menuntut cerita dan penggarapan yang bagus padahal selama ini amat kurang perhatian mereka terhadap mutu cerita serta teknik penuturan yang kreatif.

C. Mengangkat dari Lumpur

                Orang – orang film idealis dari periode terdahulu merasa prihatin menyaksikan perkembangan yang bertentangan dengan cita – cita yang selama ini diperjuangkan. Dipelopori oleh Alm. Sumardjono, pada tahun 1973 dimulai 2 langkah yaitu diselenggarakannya FFI secara tetap dan menyelenggarakan kursus-kursus untuk orang film yang sudah dilapangan (LPKJ yang sekarang menjadi IKJ).

                Dengan diselenggarakanya FFI, disamping menjadi tolak ukur perkembangan pembuatan film tapi juga diharapkan bisa memacu perhatian orang film agar menaruh perhatian juga pada segi mutu film. Sedangkan untuk kursus, bukan saja memberikan pegangan teori bagi orang film yang semata-mata hanya belajar dari pengalaman tetapi juga untuk menyadarkan mereka akan fungsi film dan tugas seorang seniman sebenarnya.

                Kedua langkah diatas, ditanggapi dengan agak pesimis oleh banyak orang, bagaikan menegakkan benang yang basah karena keadaan dunia film saat itu dinilai sudah terpuruk. Tetapi nyatanya FFI dan kursus-kursus bisa terus berjalan. Hasil festival tidak segera dihiraukan oleh penonton, kursus-kursus juga dianggap akan sia-sia. Akan tetapi usaha kursus ini menjadi lebih seius sejak tahun 1978, yakni dengan dirubahnya program kerja “Yayasan Artis Film” yang didirikan oleh Gubernur DKI dengan organisasi perfilman, dikhususkan pada peningkatan daya manusia saja. Yayasan yang berubah nama menjadi “Yayasan Citra” ini menyelenggarakan kursus pengetahuan elementer dan berbagai jenis kursus pendalaman bagi berbagai profesi. Usahanya menjadi lebih efektif karena dikaitkan dengan disiplin organisasi khususnya KFT.

D. Gonjang Ganjing

                Sampai tahun 1980, FFI didominasi oleh Wim Umboh, Syuman Djaya, Teguh karya dan Asrul Sani. Tapi sudah mulai kelihatan tunas-tunas muda seperti Ismail Subardjo, Slamet Rahardjo dan Franky Rorempandey. Hasil kursus sudah mulai kelihatan pada mutu teknis film, jumlah film yang baik memang belum banyak dan mutunya pun masih di bawah standart (mutu dan nilai cerita).

                Untuk memantapkan kegiatan produksi, pada tahun 1977 Menteri Penerangan mengeluarkan peraturan yang dikenal sebagai “Wajib Produksi”. Maka pada tahun itu jumlah produksi melonjak mencapai 123 film tapi tahun berikutnya SK Menpen itu dicabut, alhasil jumlah produksi jatuh lagi. Pencabutan SK tersebut atas permintaan importir, mereka meminta agar tugas mereka diganti dengan memberikan sumbangan sebesar Rp. 3 juta per film yang mereka import. Menteri rupanya melihat bahwa dengan adanya dana bisa dilakukan berbagai proyek pengembangan. Dana ini kemudian dikelola oleh Dewan Film dan penggunaannya tidak “transparan”.

                Pemasaran sempat mengalami perluasan sampai ke Malaysia. Film Indonesia sangat disukai disana, film buatan Malaysia menjadi kebingungan menghadapi film kita. Hal ini merupakan kebalikan dari keadaan Indonesia awal tahun 1950-an, dimana film Indonesia yang dibuat terpuruk pemasarannya oleh film Malaysia. Distribusi dalam negeri segera terdesak oleh film import sejak tahun 1973-1974, film Indonesia kembali sulit memasuki bioskop kelas 1. Untuk menanggulangi hal  tersebut, tahun 1975 Pemerintah mengeluarkan SK untuk membentuk kantor distribusi bersama Perfini dan mewajibkan tiap bioskop untuk memutar 2 film Indonesia dalam sebulan. Kedua langkah tersebut ternyata tidak bisa menolong karena kegagalan Perfini terutama hanya dikelola atas dasar kekuasaan bukan secara bisnis.

                Periode ini berakhir dengan dimulainya pengoperasian penataan baru oleh Dewan Film Nasional pada tahun 1980.

About Musa Angelo

Think like a scientist and Act like a maestro to created a Masterpiece.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 8 other followers

Myself

Blog Stats

  • 137,379 hits

Follow Me

Tweets

Error: Please make sure the Twitter account is public.

%d bloggers like this: