//
you're reading...
Ilmu Komunikasi, Jurnalistik

Tiga Pilar Sistem Penyiaran


Tiga Pilar Sistem Penyiaran

Untuk memperjelas kajian mengenai tiga pilar sistem penyiaran akan diuraikan terlebih dahulu relasinya dengan teori pers. Yaitu:

1. Authoritarian Theory

Berciri media sebagai alat propoganda pemerintah, fungsi pers menjustifikasi kebenaran pendapat pemerintah terhadap berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Pers boleh mengeluarkan kritik sejauh tidak bertentangan dengan status quo rezim berkuasa.

2. Libertarian Theory

Teori ini sebagai antitesis dari Authoritarian Theory, memiliki ciri bahwa pers bukanlah alat pemerintah dan bisa dimiliki dan dioperasikan oleh siapapun. Akan tetapi, hukum industrial membuat kepemilikan media hanya terpusat pada pemodal besar yaitu kepentingan pemodal mengakumulasikan keuntungan.

3. Communist Theory

Merupakan varian atau kelanjutan dari Authoritarian Theory, menurut teori ini media bersifat integral dengan partai politik atau pemerintahtidak diperkenankan adanya kepemilikan media secara pribadi. Media menyebarkan pandangan, terutama bersumber dari ucapan pejabat negara.

4. Social Responsibility Theory

Merupakan pengembangan sekaligus kritikan terhadap Libertarian Theory. Pers harus dibebaskan dari intervensi pemerintah, namun sensibilitas berdampak buruk pers liberal; yaitu kepemilikan media yang monopolistik sehingga potensi manipulasi informasi oleh kekuatan modal harus diantisipasi dengan regulasi. Prinsip penciptaan ruang publik menjadi dasar Social Responsibility Theory. Umtuk menjamin kepentingan umum, dimungkinkan adanya intervensi negara secara terbatas. Social Responsibility Theory, dikenal dengan badan independen yang akan memantau dan menilai fungsi Social pers.

Seluruh pembahasan teori pers diatas berakar pada sistem politik pada ekonomi yang dianut suatu negara. Dalam sejarah perkembangan pers, teori-teori tersebut dalam praktek mengalami pergeseran dan bahkan percampuran aplikasi sehingga sulit mengidentifikasikan suatu negara menganut teori pers tertentu secara mutlak. Secara sederhana integrasi itu hanya dapat berlangsung ke dalam 2 arus besar, yaitu teori pers libertarian yang dilanjutkan dengan teori pers social responsibility dan teori pers authoritarian yang berkembang dengan teori pers komunis. Selanjutnya, ada 3 pilar sistem penyiaran yang akan menjadi fokus analisis untuk mrncernati pemikiran tersebut dalam perumusan RUU penyiaran.

Otoritarisme

Secara sederhana terdapat 2 sistem politik yang memengaruhi sistem komunikasi penyiaran, yakni Otoriter dan Demokrasi. Untuk itu pandangan dasar sistem otoriter adalah keinginan untuk mengatur masyarakat oleh negara melalui pemerintah. Sistem otoriter menilai diperlukan pemerintah yang dominan untuk mengatur masyarakat karena mayoritas masyarakat tidak cukup memiliki kemampuan mengatur dirinya sendiri. Sistem komunikasi otoriter menempatkan intervensi pemerintah secara total pada media penyiaran. Oleh karena itu, izin, kontrol dan sanksi dilakukan terinstitusi dalam birokrasi dan berlaku untuk semua media.

Dengan demikian, otoritarianisme merupakan paradigma sosial yang mendasarkan pikirannya pada pandangan fasisme. Secara politik, fasisme menganut sistem negara berpartai tunggal yang dilengkapi dinas politis rahasia dan kamp konsentrasi. Di negara penganut paham otoritarisme, pemerintah mengawasi penggunaan media massa dengan memberi hak paten atau izin kepada pencetak atau pengelola media penyiaran.

Karakter khas rezim otoriter adalah kemampuannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi tanpa kesejahteraan sosial. Rezim otoriter berorientasi pada perolehan otonomi daerah  yang besar pada kepentingan elit politik tertentu. Di samping itu, penguasa mengendalikan aparatnya melalui kapasitas birokratis, memajukan pembangunan, dan dijalankan oleh elit-elit negara yang secara ideologis bertekat mempercepat pembangunan ekonomi dalam arti pertumbuhan. Sistem pemerintahan otoriter terbagi 2 kelompok yaitu mendorong pertumbuhan tetapi tidak kesejahteraan dan tidak mendorong kedua-duanya.

Dalam hal ini, indonesia tergolong dalam rezim pertumbuhan otoriter. Ciri utama rezim pertumbuhan otoriter adalah elit yang menguasai negara dan bekerja memperkaya dirinya sendiri. Bahkan, DPR, dan parpol hanya berfungsi sebagai alat justifikasi (rubber stamps) atas kehendak pemerintah. Sementara pers, tidak memiliki kebebasan dan senantiasa berada di bawah kontrol pemerintah.

Sepanjang sejarah, terjadi tolak-tarik atau dinamika antara konsfigurasi politik demokratis dan otoriter. Demokrasi dan otoriter muncul secara bergantian dengan kecenderungan linierdi setiap periode antara tahun 1945 – 1998. Produk hukum termasuk UU penyiaran memperlihatkan keterpengaruhan dengan terjadi tolak-tarik antara produk hukum yang berkarakter responsif dan produk hukum yang berkarakter konservatif.

Dengan demikian, bagaimana implikasi pandangan otoritarian terhadap karakter kebijakan menyangkut pers dan penyiaran?? Pada dasarnya, indonesia tak pernah menikmati kebebasan pers dan penyiaran baik saat penjajahan maupun di saat merdeka.

Neoliberalisme

Neoliberalisme mulai diperkenalkan tahun 1970-an, dirumuskan dan dipropagandakan  sejak 1940-an. Tesis neoliberalisme, yaitu:

  • Keutamaan pembangunan ekonomi
  • Pentingnya perdagangan bebas untuk merangsang pertumbuhan
  • Pasar bebas tanpa restriksi
  • Pilihan-pilihan individual bukan kolektif
  • Pemangkasan regulasi pemerintah
  • Pembelaan model pembangunan sosial-evolusioner yang berjangkar dari pengalaman dunia barat dapat ditetapkan ke seluruh dunia

Dari diskursus pemerintahan eropa yang liberal, muncul gagasan tentang masyarakat sipil yang bersikap berhenti mengistimewakan tipe asosiasi politik tertentu yang sangat teratur dan mulai beralih menunjukkan wilayah alami dari kebebasan dan aktifitas yang ada di luar ruang politik yang resmi. Diskursus politik indonesia menunjukkan sikap ambigu terhadap gagasan semacam itu.

Dalam hal ini, neoliberalisme menempatkan peran pemerintah sebagai fasilitator terlaksananya perdagangan bebas melalui serangkaian kebijakan deregulasi dan privatisasi. Di Indonesia ideologi neoliberal telah menjadi dasar perumusan dari sejumlah kebijakan strategis dan salah satunya dalam perumusan RUU penyiaran.

Selama proses perdebatan hingga pengesahan juga diwarnai hasrat memenuhi kepentingan kaum neoliberal yang dianut pengelola televisi swasta baik disadari maupun tidak oleh para inisiator. Dukungan internasional atas pembahasan RUU penyiaran memiliki tendensi mewadahi kepentingan globalisasi melalui masuknya modal asing dalam industri penyiaran, sebab sebelumnya dalam UU no. 24/1997 hal itu dilarang.

Aplikasi neoliberalisme dengan dihilangkannya regulasi mendorong media mengkorupsi kebebasan pasar. Peran media sebagai watchdog terhadap kekuasaan negara dalam liberalisme ternyata tidak muncul untuk semata-mata melayani kepentingan publik, melainkan untuk kepentingan perusahaan. Salah satu anjuran pemikir neoliberal adalah pelaku media komunikasi adalah perubahan pengorganisasian institusi media berupa privatisasi (komersialisasi institusi komunikasi).

Berbagai analisis menempatkan fungsi ideologi media massa, khususnya televisi sebagai bagian dari ideological state apparatus (Althusser, 1971), mind managers (Schiller, 1973), merekayasa kepatuhan dan kemufakatan terhadap tatanan sosial politik (Herman dan chomsky, 1989), memelihara hegemoni dan legitimasi kemapanan kekuasaan (Tuchman, 1974) dan menanamkan di benak publik realitas semu sebagaimana dikehendaki korporasi kapitalis (Parenti, 1987). Pengamatan dari perspektif yang agak berbeda memperlihatkan bahwa televisi dalam sistem ekonomi pasar cenderung memiliki pengaruh fungsi sosial yang kontradiktif. Institusi televisi juga mampu mempromosikan reformasi dan perubahan. Oleh karena itu, di masa transisi ketika kekuatan pemodal lebih dominandari kekuatan publik reformasi sektor televisi lebih mengabdi pada sistem ekonomi pasar.

Penganut paham neoliberalisme percaya, produk media penyiaran adalah hasil persilangan kehendak pasar, produk dan teknologi. Media penyiaran mengarah pada konsentrasi dan tak lepas dari persoalan modal, persaingan secara profit oriented. Dalam hal ini, media penyiaran merupakan institusi bisnis dan publik sehingga tak perlu memiliki regulasi yang sangat ketat tetapi cukup diberi kebebasan berkembang sesuai mekanisme pasar.

Demokratisasi

Ada 3 hipotesis yang mungkin terjadi dalam suatu proses transisi politik di Indonesia. Transisi ini sangat berpengaruh terhadap demokratisasi atau setidaknya kebijakan penyiaran.

Pertama, tranformasi ke rezim otoritarian lain setelah rezim otoriter Orde baru runtuh.

Kedua, tranformasi ke rezim yang demokratis.

Ketiga, tranformasi ke rezim totalitarian.

Kriteria sistem penyiaran yang demokratis dapat ditelusuri pada paradigma demokrasi, di mana sebuah sistem yang demokratis memiliki multi kekuatan politik yang berkompetisi dalam sebuah wadah institusi. Partisipan dalam kompetisi yang demokratis dapat memiliki kelebihan yang berbeda dalam sektor ekonomi, organisasi dan modal ideologi. Sistem penyiaran demokratis bercirikan perlindungan kepentingan publik, pluralitas dan kompetisi yang teratur antar sesama institusi penyiaran sehingga demokrasi sebagai sebuah pandangan hidup terdiri dari empirisme rasional, pementingan individu, teoriinstrumental tentang negara, prinsip kesukarelaan, hukum dibalik hukum, penekanan pada soal cara, musyawarah dan mufakat dalam hubungan antar manusia, persamaan asasi semua manusia.

Sistem pers dan penyiaran yang fungsional bagi proses demokratisasi adalah yang mampu menciptakan public sphere, ruang yang terletak antara komunitas ekonomi dan negara di mana publik melakukan diskusi yang rasional, membentuk opini mereka serta menjalankan pengawas terhadap pemerintah. Pers dan pemerintah tidak boleh menjalin kemitraan yang melembaga dan mereka memiliki fungsi berbedauntuk menghormati peran masing-masing. Oleh karena itu, sistem penyiaran diharuskan bebas dari belenggu pemerintah karena Ia menggunakan frekuensi.

Demokratisasi penyiaran merupakan amanat dari hak berekspresi publik memalui media penyyiaran. Media yang terbuka, baik surat kabar, jaringan radio maupun televisi yang biasa menginvestasikan jalannya pemerintahan dan melaporkannya tanpa takut adanya penuntutan sangat terkait dengan pemenuhan hak publik untuk tahu.

Indonesia memerlukan pranata komunikasi massa yang disebut komunikasi bermediasi. Dengan demikian pelayanan informasi bagi sebagian besar penduduk dengan kebhinekaan kepentingan dan kebutuhannya dapat terpenuhi. Premis ilmu komunikasi menyebutkan “for mass communication to exist, it need an intermediate transmitter of information, a mass medium such as newspaper, magazines, film, radio, televisions, books, or combanations of these”.

Di Indonesia, kemerdekaan pers melalui media cetak, media audio maupun audio-visual dijamin dan tidak dikenakan penyensoran. Untuk itu, tujuan kehadiran media massa adalah untuk menjalankan dan menjamin arus bebas informasi berupa peristiwa fakta, opini, gagasan, pengetahuan, cita-cita dan bahkan mimpi mimpi manusia. Sistem penyiaran nasional harus menjamin eksistensi jasa penyiaran publik, komunitas dan komersial, menjamin industri penyiaran dimiliki dan di kontrol oleh rakyat. Kebijakan penyiaran nasional menjamin fairness concept dan keterbukaan baik bagi masyarakat pengguna jasa penyiaran maupun pelaku penyiaran. UU penyiaran harus memfasilitasi pengembangan media penyiaran yang kompetitif dan efisien pada level domestik dan global

Di samping itu, sistem penyiaran demokratisasi memberikan masyarakat kepercayaan untuk mengatur dirinya sendiri. Telekomunikasi selalu bersifatuniversal tetapi pengaturannya bermozaik sesuai karakternegara dan bangsa baik disebabkan faktor geografis, historis maupun ekonomis. Balajar dari negara-nagara demokrasi, penyiaran yang diatur lembagaindependenmerupakan kelaziman sehingga mampu memcapai fungsi yang ideal.

Sistem penyiaran berpihak kepada publik sebagai pemilik infrastruktur dan harus menjamin kemerdekaan masyarakat. Konsekuensi yuridis dari prinsip di atas adalah perlunya kehadiran Independent Nonministerial Regulatory Body bentukan UU Penyiaran. Sistem penyiaran yang demokratis akan selalu terdiri dari minimal 3 bentuk lembaga penyiaran, yaitu publik, pelaku bisnis dan komunitas.

Uraian di atas menyimpulkan bahwa, gagasan mengenai sistem penyiaran yang demokratis harus meliputi:

  • independensi dalam penyelenggaraan penyiaran baik isi, regulator maupun perizinan teknis
  • pluralitas pemilikan media, yakni media publik, komersial hingga komunitas
  • desentralisasi atau penguatan peran lokal dalam berbagai bentuknya.

Peace, Love and Empathy

About Musa Angelo

Think like a scientist and Act like a maestro to created a Masterpiece.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 8 other followers

Myself

Blog Stats

  • 137,379 hits

Follow Me

Tweets

Error: Please make sure the Twitter account is public.

%d bloggers like this: